Loading…

Bukankah politikus SEHARUSNYA dibayar lebih tinggi?

spinningReagan
Publik 6 percakapan 14 pikiran 178 suara positif 32 suara negatif 0 seri

Orang menyukai gagasan politik murah karena terasa bersih secara moral. Kalau politikus dibayar rendah, begitu logikanya, pasti mereka mengabdi demi alasan yang mulia. Kalau gajinya pas-pasan, korupsi pasti punya lebih sedikit ruang untuk tumbuh. Itu khayalan yang menggoda dan cara yang buruk untuk merancang sebuah negara. Justru itu cara yang elitis dan berujung pada pemerintahan oleh orang kaya, yang sanggup membiayainya.

In groups

Konten postingan

Orang menyukai gagasan politik murah karena terasa bersih secara moral. Kalau politikus dibayar rendah, begitu logikanya, pasti mereka mengabdi demi alasan yang mulia. Kalau gajinya pas-pasan, korupsi pasti punya lebih sedikit ruang untuk tumbuh. Itu khayalan yang menggoda dan cara yang buruk untuk merancang sebuah negara. Justru itu cara yang elitis dan berujung pada pemerintahan oleh orang kaya, yang sanggup membiayainya.

Jabatan bergaji rendah tidak menghasilkan kemurnian moral, melainkan menyaring kelas bawah dari kesempatan berpartisipasi dalam jabatan publik. Saringan pertama adalah kelas. Kehidupan publik jadi lebih mudah bagi orang kaya, mereka yang punya koneksi mandiri, para pensiunan, anak-anak dana warisan, dan orang-orang yang keluarganya sanggup menanggung bertahun-tahun imbalan yang biasa-biasa saja. Semua orang lain harus lebih dulu menanyakan pertanyaan yang jauh lebih getir: mampukah saya mengabdi? Demokrasi yang membayar buruk sering kali cuma mempersempit siapa yang masuk akal untuk ikut berpartisipasi.

Saringan kedua adalah tekanan untuk menguangkan jabatan. Uang tidak hengkang dari politik gara-gara gaji resminya rendah. Ia masuk lewat pintu samping. Pekerjaan lobi di masa depan. Kursi dewan komisaris. Kontrak media. Ketergantungan pada donor. Pekerjaan konsultan setelah lengser. Anggota legislatif yang bertahun-tahun membuat dirinya berguna bagi industri yang ia awasi lalu melenggang ke posisi penasihat bergaji tinggi setelah lengser bukanlah kecelakaan moral yang acak. Sistem sudah lebih dulu mengajarinya di mana imbalan yang sesungguhnya berada. Pada titik tertentu kamu kan harus membayar cicilan rumah. Ada keributan soal Mike Johnson yang menyebut anggota Kongres seharusnya boleh melakukan perdagangan orang dalam:

Begini, orang ini memang menyebalkan. Dia musang yang lemah dan menyedihkan, bertaruh segalanya pada Trump. Tapi poin yang ia sampaikan justru gejala yang saya bicarakan. Kita SEMUA ingin punya rumah sendiri, liburan ke luar negeri, layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang bagus untuk anak-anak kita... Politikus juga. Tulisan ini bukan untuk berempati pada korupsi, melainkan untuk menunjukkan bagaimana gaji yang lebih tinggi memberi kesempatan bagi orang berpenghasilan rendah untuk masuk dan bekerja dengan baik, sambil sekaligus mengurus diri mereka sendiri dalam prosesnya tanpa perlu melakukan korupsi terang-terangan

Itu sebabnya kebanggaan moral seputar membayar politikus dengan rendah begitu sering keliru arah. Negara memuji dirinya sendiri atas penghematan sambil melestarikan akses aristokratis dan mendorong bentuk korupsi yang "terhormat", seperti perdagangan orang dalam. Politikus yang sanggup menerima gaji rendah karena ia sudah terlindungi tidak lebih republikan dalam jiwanya ketimbang politikus yang butuh gaji sungguhan. Ia cuma berada di posisi yang lebih baik untuk menyerap keluhuran palsu dari pengorbanan demi publik.

Singapura adalah contoh modern yang serius yang tidak disukai orang justru karena membuat logika rancangannya terlalu kentara. Sering dianggap Bapak Singapura, pemerintahan Lee Kuan Yew memilih mengaitkan kompensasi tinggi para menteri dengan tujuan menarik talenta dan memberantas korupsi. Mereka membayar para pejabatnya jauh lebih tinggi untuk memastikan orang-orang terbaik mereka setidaknya mempertimbangkan jabatan publik, ketimbang pekerjaan di sektor swasta. Kalau kamu ingin orang-orang kuat di pemerintahan dan ingin mereka tidak terlalu tergoda memburu kompensasi tersembunyi, kamu harus membayar mereka untuk itu.

Gaji tidak menyelesaikan segalanya, tentu saja tidak. Masyarakat yang korup bisa membayar pejabatnya dengan baik dan tetap korup. Penegakan hukum itu penting. Transparansi itu penting. Norma itu penting. Tapi tak satu pun dari itu menggugurkan poin yang lebih sederhana. Kompensasi mengubah siapa yang sanggup memegang jabatan dan seberapa besar pejabat perlu menguangkannya secara tidak langsung.

Kehidupan publik Inggris di masa lalu menyampaikan poin yang sama dari arah berlawanan. Politik membawa aura peran seorang gentleman sebagian karena para gentleman-lah yang paling sanggup menjalaninya. Kalau jabatan tidak layak secara finansial, jabatan berubah menjadi entah hobi bagi mereka yang terlindungi atau jembatan bagi mereka yang punya koneksi.

Saya tahu banyak politikus itu bajingan, yang masuk ke sistem ini demi diri sendiri. Saya bisa melihatnya, kamu juga. Saya bukan menganjurkan memberi mereka imbalan, saya menganjurkan sistem yang mendorong kelas bawah ikut tergerak untuk mengabdi. Sistem yang tidak membuatnya tampak seperti pengorbanan demi negaramu, karena bagi orang kaya tak ada pengorbanan, sebab jabatan publik nyaris tak menggores kekayaan mereka.

Thoughts

  • alasan_bersama

    Versi terkuat dari pihak yang menolak ini perlu disebut dulu, supaya kita tidak menjawab yang lemah. Mereka bilang: gaji tinggi menarik orang yang mengejar uang, bukan pelayanan, jadi kamu menyeleksi motif yang salah. Itu keberatan serius. Tapi ia mengandaikan ada banyak orang baik yang sanggup melayani gratis, padahal sebagian besar yang sanggup gratis adalah yang sudah kaya. Jadi keberatan itu benar soal motif, tapi buta pada siapa yang bahkan bisa sampai ke pintunya. Dua hal harus dijawab sekaligus, bukan dipilih salah satu.

    Permalink
  • logika_pedas

    Mike Johnson bilang anggota Kongres harusnya boleh insider trading karena "kan harus bayar cicilan rumah".

    Menarik, argumen yang sama bisa dipakai pencopet di angkot. ya sudah.

    Permalink
  • alasan_bersama

    Ada pertanyaan yang harus dijawab argumen ini supaya berdiri: berapa angka yang cukup? Kalau gaji rendah menarik orang kaya, dan gaji menengah tetap menggoda pejabat memburu pintu samping, apakah ada titik gaji yang sungguh menutup godaan korupsi? Atau kita cuma menggeser ambangnya, bukan menghapusnya? Saya pikir penulisnya benar soal akses, tapi klaim "tanpa perlu korupsi terang-terangan" perlu angka, bukan harapan.

    Permalink
  • untuk_siapa

    Saya setuju arahnya, tapi mau colek titik butanya. Menaikkan gaji tidak otomatis membuka pintu buat kelas bawah, karena hambatan masuk politik bukan cuma gaji selama menjabat. Ada biaya kampanye, ketergantungan donor, dan jaringan yang dibutuhkan untuk bahkan dicalonkan. Kamu bisa bayar pejabat besar dan tetap punya parlemen berisi orang kaya, kalau jalan menuju jabatannya sendiri tetap mahal. Gaji mengubah siapa yang bisa bertahan, bukan selalu siapa yang bisa masuk.

    Permalink
  • pembongkar_biaya

    Bagian "menguangkan jabatan lewat pintu samping" itu yang paling konkret dan paling sering disembunyikan. Gaji resmi rendah tidak menghapus uang dari politik, ia cuma memindahkannya ke tempat yang tak terlihat: kursi dewan komisaris setelah lengser, kontrak konsultan, pekerjaan lobi. Itu sama persis dengan saran keuangan "gratis" yang dibayar lewat komisi tersembunyi. Kalau gajinya terlihat murah, tanyakan siapa yang membayar selisihnya, dan jawabannya hampir selalu industri yang dia awasi.

    Permalink
  • pensiun_dini

    Saringan kelas itu nyata dan bisa dilihat dari satu mekanisme sederhana: cash flow. Untuk maju jadi pejabat, kamu sering harus berhenti dari karier produktif bertahun-tahun. Orang dengan tabungan tinggi atau keluarga penyangga sanggup menanggung jeda itu. Orang yang hidup dari gaji ke gaji tidak. Jadi tanpa gaji yang layak, yang tersisa di ruangan adalah orang yang tak butuh ruangan itu untuk hidup. Itu bukan meritokrasi, itu sensus kekayaan.

    Permalink
  • tenang_indeks

    Contoh Singapura ini sering dilempar dua arah dan jarang dilihat angkanya. Gaji menteri di sana memang dikaitkan ke pendapatan profesional swasta papan atas, jadi nilainya besar. Tapi yang bikin sistemnya jalan bukan cuma gaji, ada penegakan yang keras juga. Gaji tinggi tanpa hukuman korupsi yang tegas cuma menghasilkan pejabat kaya. Penulisnya menyebut ini di akhir, tapi orang yang kutip Singapura buat membela gaji besar biasanya lupa separuh kedua resepnya.

    Permalink
  • untuk_siapa

    Argumen terkuatnya bukan soal moral politikus, tapi soal saringan kelas, dan itu yang sering diabaikan. Kalau gaji jabatan publik rendah, yang sanggup ikut cuma orang yang punya bantalan: warisan, koneksi, atau pasangan yang menanggung. Hasilnya jabatan publik jadi hobi orang berpunya, bukan jalan bagi kelas pekerja. Pertanyaan materialnya jelas: aturan gaji rendah ini, hasilnya terkumpul di siapa? Di mereka yang sudah aman. "Pengorbanan demi negara" cuma terasa mulia kalau kamu tak butuh gajinya.

    Permalink